Validkah Hasil Quick Count Pemilu 2019?

oleh -

dalam.co.id – Prediksi hasil pemilihan umum biasanya sudah dapat diketahui oleh rakyat Indonesia tak lama setelah Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditutup. Pasalnya saat ini metode quick count lumrah digunakan sebagai alat untuk menggambarkan hasil pemilu dengan cepat.

Namun bagaimana cara kerja quick count sesungguhnya?

Data yang digunakan sebagai input perhitungan quick count adalah perhitungan suara yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). KPPS akan mulai menghitung surat suara setelah TPS ditutup.

Satu per-satu surat suara dibuka, diperlihatkan kepada saksi, dan dicatat di papan tulis (biasanya papan tulis, namun bisa jadi menggunakan alat lain). Nah, hasil akhir di papan itulah yang digunakan sebagai data perhitungan quick count.

Tapi tunggu dulu, kalau begitu apakah akan ada 809.699 (jumlah TPS tahun 2019) data yang harus masuk untuk melakukan quick count?

Tidak juga. Adanya metode sampling membuat perhitungan bisa dilakukan dengan jumlah yang relatif jauh lebih sedikit. Maklum, untuk menghimpun 809.699 ribu data (populasi), diperlukan sumber daya yang tidak sedikit.

Apabila satu orang surveyor bisa mengumpulkan hasil perhitungan dari lima TPS, maka diperlukan setidaknya 160.000 orang untuk menghimpun data seluruh Indonesia. Andai saja satu surveyor dibayar Rp 300.000 untuk satu hari, maka dibutuhkan dana setidaknya Rp 48 miliar. Selain itu, untuk mengumpulkan data seluruh TPS membutuhkan waktu yang lebih lama.

Maka dari itu, sebagian lembaga survei lebih memilih metode sampling. Sampling merupakan metode statistik yang hanya mengambil beberapa contoh dari populasi.

Tapi jangan salah, sampling adalah metode statistik yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Metode sampling juga bisa bermacam-macam, tergantung yang dipilih lembaga survei tersebut. Ada random samplingsystematic samplingcluster sampling, dan beberapa yang lain.

Pada tahapan sampling itulah kredibilitas dari lembaga survei dipertaruhkan. Diketahui beberapa lembaga survei mengambil sampel sekitar 2000-4000 TPS. Secara umum, semakin banyak sampel, akurasi perhitungan juga lebih baik.

Namun tak hanya dari segi jumlah, sebaran data juga menjadi salah satu faktor penting dalam sampling. Sebab jika jumlah sampel banyak tapi hanya terpusat di satu daerah saja, bisa saja tidak mewakilkan kondisi seluruh Indonesia.

Maka dari itu, keterbukaan lembaga survei terhadap metode yang digunakan penting untuk dilakukan.

Perlu diingat bahwa siapa saja bisa melakukan quick count, kamu sendirian yang punya teman banyak di berbagai TPS pun bisa. Tapi yang berhak untuk mempublikasikan hasil quick count hanyalah lembaga survei yang sudah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tahun 2019 ini, ada 40 lembaga survei yang sudah terdaftar di KPU.

Dalam beberapa kali pagelaran Pemilu sebelumnya, hasil perhitungan quick count yang laksanakan sejumlah lembaga hasilnya tak jauh berbeda dengan perhitungan akhir yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jika 100% data lembaga survei sudah masuk maka bisa dipastikan hasil yang dirilis tak akan jauh berbeda dengan hasil KPU.

Sumber : cnbcIndonesia